kesehatan seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik dan toko obat agar dapat sampai ke tangan masyarakat. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. 2022 . Menjelaskan peraturan pemakaian obat termasuk hal-hal yang perlu pasien hindari. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek adalah : a. Peraturan dasar: a. Tidak ada Jaminan Apotek on-line mendapatkan obat dari Distributor resmi/legal. Dispensing Obat Oleh Tenaga Kesehatan Lain. Undang - Undang nomor 3 tersebut kemudian diikuti keluarnya UU nomor 4 tahun 1953 tentang Apotek Darurat yang membenarkan seorang asisten apoteker untuk memimpin sebuah apotek. TUGAS KASUS BU PUDI. ISO 4. Kebijakan Pemerintah Dibidang Farmasi. adheeee_mendistribusikan obat adalah pedagang besar farmasi, dan apotek tempat pelayanan kesehatan. Indra Irawan. alfina darmayanti. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal 30 ayat (1) huruf j UU No. studi kasus uu kesehatan. Sistem Tata Udara. 1332 tahun 2002, Kepmenkes N0. 81, Tambahan LN No2580) 4. Permenkes No. pelayanan langsung tanpa resep khusus untuk obat bebas dan bebas terbatas. Peraturan Per UU Farmasi & Etika Profesi (2 SKS),. 40121042_nurida Dwi Puji Rahayu Uu Apotek 1. KETENTUAN UMUM . Ana Cahyadi. Kebijakan Pemerintah Dibidang Farmasi. Baik apotek ataupun toko obat sama-sama memerlukan izin untuk beroperasi. Peraturan Menteri Kesehatan RI. 2. Sebagai sebuah fasilitas kesehatan, apotek bertanggung jawab untuk menyediakan obat-obatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjaga keamanan dan kualitas obat-obatan yang dijual. 3 4. 8 R. Yunita Indah Palupy. 104 / 2021 SIPA : 503 / 074 / -IAI 419. berkaitan dengan peraturan ini. 14 halaman. Tanaman Papaver Somniferum Ldan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan. Persyaratan Pendirian Apotek. Pasal 47. U. tentang . Uu Apotek Panel Makalah. E. Pekerjaan kefarmasian menurut UU. Apoteker tidak memenuhi kewajibannya dalam hal: a. paramitha. Informasi geotag Apotek b. Mohon Maaf Halaman Yang Anda Cari Tidak Ditemukan. fApotek Panel. Sesuai dengan Keputusan Panitia, maka pelaksanaan kegiatan. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, dan penyerahan obat atau bahan obat. G”. terpisahkan dari Keputusan ini. Salah satu caranya adalah menelurkan kebijakan Obat Wajib Apotik. Pelanggaran kode etik apoteker dapat dikatakan sebagai malpraktik yang akan berujung pada pemberian sanksi. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. 3 tahun 1953 tentang Pembukaan Apotek, sebelum adanya peraturan ini maka pembukaan apotek boleh dilakukan dimana saja dan tanpa ijin pemerintah 2) UU No. bagian-bagian tertentu tubuh kita, biasanya lutut kita. 1 PPT UU KES. Apotek online juga dapat meningkatkan penjualan obat . rizkybae. SOAL PILIHAN GANDA PENGANTAR ILMU FARMASI-dikonversi. 07-MENKES-1970-2022 Ttg Perubahan Ttg Formularium Nasional-signed. Berwenang. ; Bidang administrasi,. Ana Cahyadi. Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri Universitas Padjadjaran (RSPTN. Publik, kesehatan termasuk dalam. uu kesehatan no 36 tahun 2009. Shin Yosugara. 23 Th 1992 Tentang : Kesehatan (mencabut UU. 419 Th 1949 ttg. Action. Salah satu caranya adalah menelurkan kebijakan Obat Wajib Apotik atau OWA. PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd. Pelanggaran etik murni. PL-02 Apoteker_Rev. Kwando RR. Apotek mempunyai fungsi utama dalam penyimpanan obat atas dasar resep dan berhubungan dengan resep, serta pelayanan obat tanpa resep yang biasa dipakai dirumah Anief, 2005. UU No. P. B Pengantar Per-UU-An, Disiplin Dan Etik & Pekerjaan Kefarmasian. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Dalam aturan peralihannya, UU Kesehatan menyatakan bahwa Pasal 427, Pasal 428, Pasal 429, Pasal 431, dan Pasal 432 dalam UU ini berlaku hanya sampai dengan diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melihat perkembangan ini,. 35-2014 Ttg Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Menyusun program kerja karyawan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan 3. b. BAB I . KUMPULAN PERATURAN. Definisi Apotek. Pedoman Monitoring Efek Samping Obat (MESO) bagi Tenaga Kesehatan, BADAN POM RI. JAKARTA, KOMPAS. Etika Profesi. 51 thn 2009 pekerjaan kefarmasian. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Mutu, dan Label. UU No 7 Th 1963 tentang Farmasi (LN Th 1963 No. nomor 3 tahun 2021 . PP Farmasi. 36 Th 2009 ttg Kesehatan 3. 1. UU Kesehatan. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai. 44 tahun 2010 tentang Prekursor Pasal 14 Pasal 33 Pasal 16 (2) industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana (1) Pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana (1) Setiap orang atau badan yang mengelola penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek. UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan; Program Pengungkapan Sukarela; DJP Tanggap Covid-19; Pajak Digital; Infografis; Jurnal Pajak; Lapor Tahunan; Buku Elektronik;. 9. Perbedaan Apt, To, Pbf. SEKAR. 1. Didin Mirandani. Dalam kasus ini Apoteker Y tidak hanya praktek di Apotek tetapi juga di PBF, sehingga memiliki tidak hanya SIPA APA Apotek tetapi juga memiliki SIKA PJ PBF. Resep 2. Latar Belakang. UU No. 419 Th 1949 ttg Ordonansi obat keras 8. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI Gedung Dr. kurangnya 1 (satu) orang Apoteker sebagai penanggung jawab. rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh kepada seorang. dokter; dan f. Berdasarkan UU No 14 tahun 2001, tentang paten, masa hak paten berlaku 20 tahun (pasal 8 ayat 1) dan bisa juga 10 tahun (pasal 9). Dasar Hukum UU No. Jumlah Unduhan: 201. 2 Tugas dan Fungsi Apotek Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus. 35 tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik. pdf. Definisi Apotek Rakyat. 817 Jl. BAB I . PP NO. PER UU APOTEK. NAPZA. Indonesia, Pemerintah Pusat Nomor 3 Bentuk Undang-undang (UU) Bentuk Singkat UU Tahun. GudangIlmuFarmasi – Dalam melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. No. PDAI. Permenkes No 34/2021 : Standar Pelayanan Kefarmasian di Klinik. UU No. Peraturan Menteri Kesehatan No, 998/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izij Kerja Tenaga Kefarmasian 14. Latar Belakang Masalah Dengan munculnya berbagai obat jadi dari industri farmasi, perluasan peran asisten apoteker, dan konsep asuhan kefarmasian (pharmaceutical care), sisi teknis farmasi dari peran apoteker komunitas telah berkurang, dan aspek yangScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, dan Toko Obat oleh Kepala Badan dan disampaikan kepada Kepala instansi penerbit izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. U. PMK No 30 Tahun 2014 Tentang SPK di Puskesmas D. Sedangkan toko obat tidak. 12. Perizinan yang meliputi izin apotek dan perubahan izin. 23 tahun 1992). PER UU APOTEK. Jakarta: Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Kepmenkes, 2004. selain itu, masih dapat dijumpai beberapa apotek tetap melayani pembelian obat tertentu yang seharusnya hanya diberikan. ANTARA APOTEKER PENGELOLA APOTEK (APA) DENGAN PEMILIK SARANA APOTEK (PSA). Ilmu Resep 3. dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotek dan pedagang eceran obat. Rsm Wrdani. Apoteker selayaknya memberikan edukasi kepada pasien sehingga pasien lebih paham cara penggunaan obat serta dapat menghindari kesalahan dalam pemakaian obat serta menghindari hal-hal terkait efek samping obat. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi standar pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik. KUMPULAN PERATURAN. Terkait soal kelalaian dalam memberikan obat, sebagai pelaku usaha, apoteker salah satunya dilarang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 1 huruf a UU Perlindungan. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. PERBANDINGAN STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT VS APOTEK. Ayu Candra Widnyani. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 50); 15. psikotropika. Apotik. Makalah Pbf Kel. UU Obat Keras (St. Tempat pengabdian profesi seorang apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker b. 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ; Permenkes No. BAB V EKPOR DAN IMPOR Bagian PertamaRegulasi Kesehatan di Indonesia. farset June 16, 2021 Apoteker, Mahasiswa Apt Leave a comment. peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor kesehatanC. Percussion hammer digunakan untuk mengetuk rongga dada dan rongga belakang. APOTEK PANEL Apotek panel adalah apotek yang bekerjasama dengan PBF dalam mendistribusikan obat keras kepada pihak-pihak yang diinginkan oleh PBF yaitu : Dokter, Rumah sakit tanpa apoteker, poliklinik tanpa apoteker, paramedik, toko obat, dan perorangan/freelan er!9. Apoteker mengganti obat tersebut dengan bentuk generiknya. 40121042_nurida Dwi Puji Rahayu Uu Apotek 1. Terdiri dari 3 poin. ASPEK REGULASI. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, apoteker memiliki kewenangan sebagai berikut. Apoteker tidak berada di Apotek yang berlokasi yang sama dengan sebuah klinik, pelayanan resep dilakukan oleh tenaga paramedis yang ada diklinik tersebut. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian C. ABSTRAK PERATURAN. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan). DI APOTEK . Nomor. uu ri no. 10. dilaksanakan. 22/1997 tentang Narkotika c.